Menu Utama
Download
Judul DownloadPEDOMAN PELAYANAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN
Keterangan

Pengarahan Penduduk secara keruangan yang difasilitasi pemerintah seperti halnya transmigrasi, minimal akan melibatkan dua Pemerintah Daerah, yakni Daerah Tujuan yang menyediakan ruang sekaligus tempat tinggal, tempat berusaha dan bekerja serta Pemerintah Daerah Asal yang akan menyediakan sumber daya manusia.  Mekanisme pembangunan ketransmigrasian pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam penjelasannya menyatakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan pengesahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun demikian disadari bahwa dalam masa transisi, pelaksanaan pembangunan ketransmigrasian belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran pelaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya pedoman pelaksanaan pelayanan penempatan yang meliputi pemberian permakanan selama 3 hari dalam masa adaptasi, undian rumah, kartu jaminan hidup (jadup), paket-paket bantuan perbekalan, pertanian, pertukangan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai warga setempat yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan perpindahan transmigrasi sebagai salah satu implementasi Otonomi Derah.

FileFile download